KLAUSULA CALVO dan DOKTRIN DRAGO

Klausula Calvo

Klausula yang dikaitkan dengan nama seorang sarjana Argentina ini menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus diajukan ke lembaga peradilan nasional Negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional Negara tersebut. Klausula ini pada suatu waktu sering dimasukkan dalam kontrak-kontrak antara pemerintah-pmerintah negara Amerika Tengah dan Selatan dan perusahaan-perusahaan asing atau orang-orang yang memperoleh konsesi-konsesi ataupu hak-hak lain yang diberikan berdasarkan kontrak-kontrrak tersebut. Menurut klausula ini konsesioner asing melepaskan perlindungan atau bantuan dari pemerintah negara asalnya dalam setiap persoalan yang muncul dari kontrak. Contoh kasusnya diantara lain: North American Dredging Co Case dihadapan United States Mexico General Claims Comissions.

Tujuan dari klausula ini untuk menjamin bahwa sengketa-sengketa hukum yang timbul dari kontrak akan dilimpahkan kepada pengadilan-pemgadilan setempat dari negara yang memberikan konsesi atau hak-hak lain dan untuk menghapus yurisdiksi pengadilan-pengadilan arbitrase internasional atau untuk mencegah permintaan tindakan diplomatik kepada negara asal perusahaan atau individu yang menikmati konsesi-konsesi itu dan lain-lain. Klausula itu dimasukkan dala sejumlah besar kontrak dengan negara-negara Amerika Latin karena dalam banyak kejadian dengan dalih yang lemah saja perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang memperoleh konsesi di negara-negara ini akan meminta intervensi pemerintah-pemerintah asal mereka untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka tanpa mencari jalan penyelesaian sebagaimana yang disediakan dalam pengadilan-pengadilan nasional lokal.

Ada beberapa keputusan yang bertentangan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan arbitrase internasional mengenai legalitas Klausula Calvo tersebut. Dalam sejumlah kasus klausula itu telah dinyatakan batal atas dasar bahwa seorang individu tidak dapat memperjanjikan hak pemerintahnya untuk melindunginya. Sedangkan dalam kasus lain, para arbitrator telah memperlakukan klausula tersebut sebagai suatu yang sah berlaku dan sebagai hal yang menghalangi klaim yang diajukan ke hadapan mereka. Dua hal diatas tecermin dari dua kasus berikut ini. Pertama, pada kasus North American Dsredging, United States-Mexico General Clims Comissions menolak tuntutan dengan alasan bahwa menurut klausula perjanjian adalah kewajiban perusahaan yang mengajukan klaim untuk memakai bentuk penyelesaian yang ada berdasrkan undang-undang Meksiko dan bedasarkan fakta perusahan yang terkait tidak pernah menggunakan prosedur ini. Keputusan ini diterima oleh pemerintah Inggris sebagai sebuah kaidah hukum yang tepat. Di lain pihak, dalam kasus El Moro Mining and R Ly Co ltd, dimana klausula Calvo dipakai sebagai alasan pembelaan, British Mexican Genaral Claims Comissions telah menolak untuk menghapuskan perkara arena perusahaan yang mengajukan klaim itu sebelumnya telah mengajukan perkara yang sama di pengadilan Meksiko, dan sembilan bulan berlalu tanpa ada pemeriksan perkara. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa perusahaan yang mengajukan klaim telah berusaha untuk menghindari yurisdiksi lokal.

Pokok inti dari klasula calvo dapat diringkas sebagai berikut:

1. Sejauh klasula tersebut berusaha untuk mengahapus secara umum hak berdaulat suatu negara untuk melindungi warga negaranya maka klausula tersebut dianggap batal.
2. Mengutip pernyataan pemerintah Inggris, “Tidak ada peratuaran untuk mencegah pencantuman suatu syarat dalam kontrak bahwa dalam segala masalah yang menyangkut kontrak, yurisdiksi dari pengadilan-pengadilan lokal adalah lengkap dan eksklusif. Dengan perkataan lain jelas tidak pantas bagi individu untuk menganggap negara terhadap mana ia meminta ganti rugi sebagai negara yang berkedudukan lebih rendah dan tidak dapat dipercaya dan minta campur tangan pemerintahnya tanpa mengajukan suatu klaim di pengadilan-pengadilan lokal.
3. Apabila suatu syarat demikian bertujuan untuk mengikat pemerintah pihak yang mengajukan klaim untuk tidak campur tangan dalam kaitan pelangggaran nyata hukum internasioanl, maka klasula tersebut batal.

Bisa dikataka klausula calvo tidak berlaku untuk menghalangi hak-hak negara untuk melindungi warga mereka di luar negeri atau untuk melepaskan negara-negara dari kewajiban mereka untuk melindungi orang-orang asing di wilayah mereka.Menurut hukum internasional ‘Calvo clause’ ini dapat dibenarkan bila dimaksudkan agar penerima konsesi itu menggunakan peradilan Negara yang bersangkutan sebelum campur tangan negaranya. Namun bila dimaksudkan untuk menghapus hak Negara dalam melindungi warganegaranya atau pun untuk mengikat Negara lain agar tidak campur tangan atas pelanggaran hukum internasional, menurut hukum internasional klausula itu adalah batal.

Doktrin drago

Doktrin Drago, yang disebut sesuai dengan nama menteri luar negeri Argentina, yang diutarakan pada tahun 1902 ini, mengatakan bahwa negara tidak terikat kewjiban untuk menggunakan tindakan pemaksaan seperti tindakan militer terhadap suatu negara debitor yang lalai. Doktrin ini dimaksudkan untuk diterapkan demi mendukung kepentingan negara-negara Amerika Tengah dan Selatan yang merupakan akibat wajar dari Doktrin Monroe, karenanya dalam bentuknya yang paling akhir, Doktrin Drago ini menentukan bahwa hutang-hutang publik negara–negara Amerika tidak dapat menjadi alasan intervensi bersenjata juga tidak menjadi alasan bagi okupasi nyata wilayah bangsa-bangsa Amerika oleh kekuatan Eropa. Penolakan-penolakan Drago pada prinspnya terbatas pada penggunaan kekuatan senjata dalam penagihan utang-utang negara; ia tidak menentang langsung pada intervensi diplomatik atau tuntutan-tuntuan di pengadilan-pengadilan internasional.

Hal diatas diperkuat melalui Konvensi The Hague untuk membatasi penggunaan kekerasan guna pemenuhan hutang-hutang kontrak, menentukan bahwa negara-negara peserta konvensi tidak akan menggunakan kekuatan senjata untuk meminta pemenuhan hutang-hutang kontrak yang menjadi hak warga negara mereka oleh negara lain,kecuali apabila negara yang bersangkutan telah menolak untuk menerima arbitrase atau untuk tunduk pada suatu keputusan arbitrase.